Demikian disampaikan Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR, Taufik Basari alias Tobas dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 17 September 2025.
“Inilah yang kemudian menjadi aktual ketika kita mencoba melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini,” kata Tobas.
Tobas menerangkan gelombang demonstrasi massa pada akhir Agustus 2025 harus disadari bahwa etika dalam menjalankan pemerintahan harus dikedepankan.
“Ada kekecewaan publik, ada kritikan-kritikan yang harus kita sadari," kata Tobas.
Ia tidak menutup telinga mengenai anggapan masyarakat yang menyebut para pelaksana penyelenggara negara seperti tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Pasalnya, beberapa kritik terhadap pemerintah seolah diabaikan.
“Kok aspirasinya tidak tertampung, padahal pemegang kekuasaan di tangan rakyat, kedaulatan berada tangan rakyat,” kata Tobas.
Tobas menambahkan, saat ini telah mengalami perubahan bahwa tidak ada lagi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Oleh sebab itu, perlu ada pembahasan serius mengenai Tap MPR, agar etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terus terjaga.
BERITA TERKAIT: