Rencana itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam sebuah pernyataan di Istana Merdeka, Jakarta, yang dikutip redaksi pada Selasa, 16 September 2025.
Bahlil menjelaskan bahwa proses penambahan saham tersebut saat ini masih dalam tahap perhitungan dan akan diumumkan secara resmi setelah proses perpanjangan izin tambang selesai ditandatangani.
“Alhamdulillah, awalnya kan penambahan saham Freeport itu 10 persen. Perkembangan yang terjadi di atas 10 persen. Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan bahwa harga saham tambahan yang akan diakuisisi pemerintah relatif murah karena valuasi aset Freeport yang sudah menyusut secara nilai buku.
“Untuk 10 persen lebih, itu tidak, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041,” jelasnya.
Meski belum merinci target jumlah saham yang akan diambil alih, Bahlil menyebut bahwa proses perhitungan sedang berjalan intensif.
“Dan sekarang perhitungannya lagi di jalan,” tandasnya.
Saat ini, pemerintah RI melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) sudah menggenggam sekitar 51,2 persen kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia.
Jika akuisisi saham lebih 10 persen berhasil dilakukan maka porsi kepemilikan RI dua per tiga.
BERITA TERKAIT: