Juri meminta masyarakat untuk menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembentukan Komite Reformasi Polri tersebut.
“Ya bukan inisiasi, ya presiden itu kan membuat kebijakan. Kalau presiden sudah menyampaikan kebijakan, nanti secara teknis seperti apa ya kita tunggu,” kata Juri di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 15 September 2025.
Ia menambahkan, pembentukan Komite Reformasi Polri itu akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ya pokoknya kita tunggu kebijakan selanjutnya apa yang sudah disampaikan oleh presiden, teknisnya ya,” tutup Juri.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya disebut sudah memiliki rancangan untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian.
Informasi ini diungkapkan oleh mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom, setelah bersama sejumlah tokoh bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar tiga jam dan dihadiri oleh istri Presiden ke-4 RI, Sinta Nuriyah, mantan Menteri Agama Lukman Hakim, ulama Quraish Shihab, cendekiawan Frans Magnis Suseno, Omi Komariah Nurcholish Madjid, akademisi Komaruddin Hidayat, hingga Laode Syarif. Mereka hadir sebagai bagian dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB).
"Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut, ya, yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden, terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian," kata Gomar usai pertemuan, Kamis malam, 11 September 2025.
Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa pembentukan Komite Reformasi Polri bukan usulan Presiden Prabowo Subianto. 
BERITA TERKAIT: