Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dalam acara peringatan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran oleh 9 kelompok relawan di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Jalan Pattimura No. 11, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 13 Oktober 2025.
"Bagi Pak Prabowo, politik bukan hanya itu (kekuasaan). Politik bagi Pak Prabowo, sepanjang saya pahami adalah politik yang mungkin tidak berpolitisir, tapi politik yang berdampak," ujar Juri.
Mantan Anggota KPU itu memaparkan, Presiden Prabowo menjadikan politik sebagai alat perjuangan yang lebih substantif.
"Makanya kalau kita boleh dalami satu persatu, apa politiknya Pak Prabowo? Satu, politiknya Pak Prabowo adalah politik persatuan," sambungnya.
Dia menyebutkan, salah satu contoh konkret dari cara berpolitik Presiden Prabowo dapat dilihat dari Kabinet Merah Putih yang dibentuknya.
"Presiden Prabowo sudah tidak lagi mengenal atau membedakan perbedaan-perbedaan di dalam pilihan politik. Maka tidak heran kalau dalam penyusunan kabinet atau dalam distribusi kekuasaan, warnanya macem-macem, tidak semuanya diisi oleh pendukung Pak Prabowo pada saat Pilpres," urainya.
Lebih lanjut, Juri mengungkapkan bahwa politik Presiden ke-8 RI tidak melulu soal distribusi kekuasaan kepada para pendukungnya.
"Ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan teman-teman relawan. Kita ini sudah ikut berjuang memenangkan Pak Prabowo sebagai relawan, sebagai partai pendukung, sebagai rakyat, kok yang menjadi pejabat ada yang dari kelompok lawan?" ungkapnya.
"Karena bagi Pak Prabowo persaingan memerlukan pemerintahan, persaingan memerlukan kursi presiden dan wakil presiden, jadi itu sudah selesai pada saat Pilpres kemarin. Maka setelah Pilpres harus bersatu untuk memajukan Indonesia. Itu jauh lebih penting ketimbang berjuang sendiri-sendiri," demikian Juri menambahkan.
Turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi bertajuk "Pekan Prabowo-Gibran, Satu Tahun untuk Indonesia Raya" ini, di antaranya Tenaga Ahli Utama Bakom RI Hariqo Wibawa; Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin; dan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso.
BERITA TERKAIT: