Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan, pihaknya akan mempersilakan anggota untuk melakukan pendalaman kepada KKP terkait polemik tanggul beton tersebut. Sekalipun KKP bersama Pemprov DKI Jakarta dan perusahaan terkait sudah mencarikan solusi perihal proyek tersebut.
"Agenda komisi tetap ada rapat dengan KKP perihal RAPBN 2026, forum tersebut bisa dimanfaatkan oleh KKP bila ada pendalaman perihal tersebut oleh anggota Komisi IV DPR. Kami akan tunggu penjelasan yang utuh dari KKP," kata Alex saat dihubungi, Jakarta, Senin 15 September 2025.
Kendati begitu, Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengaku bersyukur KKP bersama Pemprov DKI dan perusahaan terkait telah menentukan solusi untuk menangani persoalan tersebut.
"Ya alhamdulilah sudah ada solusi buat nelayan, saya pribadi berpendapat persoalan ini sudah selesai," kata Alex.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis. Dia juga tetap akan mendalami persoalan tanggul Cilincing kepada KKP.
Kharis akan menanyakan lebih jauh terkait CSR atau Corporate Social Responsibility yang diberikan perusahaan kepada masyarakat atau nelayan yang terdampak.
"Kami ada rapat dengan KKP, membahas RAPBN 2026, kami akan tanyakan ke KKP tentang hal ini (CSR). Besok saja biar saya dengar langsung dari KKP," demikian Kharis.
Tanggul beton yang diperkirakan memiliki panjang 2 hingga 3 kilometer muncul di pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Video pembangunan tanggul beton di Cilincing beredar di media sosial Instagram.
"Tanggul beton nih di Pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Ini kurang lebih ada 2-3 kilometer panjangnya. Jadi awalnya perlintasan nelayan sehingga kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," kata seseorang dalam video di akun @cilincinginfo.
BERITA TERKAIT: