Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Ekonomo Universitas Hasanuddin Sumatera Barat, Muhammad Syarkawi Rauf dalam menyikapi kebijakan demand side dan supply side yang disampaikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurutnya, ada empat faktor yang harus dibenahi Menkeu Purbaya. Pertama, kerangka kebijakan makroekonomi nasional tetap fokus pada supply side view, tidak mengubah arah ke demand side view yang saat ini menjadi kata kunci kebijakan menteri keuangan baru.
"Kerangka kebijakan makro nasional adalah bauran demand side view dengan supply side view," ucap Syarkawi Rauf kepada wartawan, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.
Kedua, menciptakan aglomerasi ekonomi baru dan mengatasi kekurangan ketersediaan infrastruktur, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan cara meningkatkan belanja infrastruktur sehingga setara dengan Tiongkok yang lebih dari 10 persenGDP-nya.
Ketiga, membenahi kualitas angkatan kerja nasional yang masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa pertumbuhan industrinya diikuti oleh peningkatan permintaan tenaga kerja lulusan pendidikan teknik dan kimia," ujarnya.
Ke-empat, melakukan kaji ulang terhadap semua kebijakan yang menyebabkan inefisiensi industri serta tidak memberikan insentif bagi kompetisi dalam industri nasional. Salah satunya, kebijakan kuota impor, kebijakan batas bawah dan atas harga atau tarif di sejumlah komoditi atau sektor ekonomi utama.
Menurutnya, kebijakan kuota impor, kebijakan batas bawah dan atas harga atau tarif di sejumlah komoditi oni menghambat peningkatan efisiensi dan pertumbuhan produktifitas industri nasional.
"Pengalaman negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang harus didorong oleh pertumbuhan produktifitas (Total Factor Productivity – TFP Growth)," demikian Syarkawi Rauf.
BERITA TERKAIT: