Hal tersebut disampaikan Kalla kepada wartawan usai menggelar diskusi bersama sejumlah ekonom di kawasan Jakarta Selatan, pada Minggu, 8 Maret 2026 malam.
Sosok yang dikenal dengan sapaan JK itu menegaskan, pemerintah perlu memilih program yang bersifat produktif dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian saat ini.
“Harus memilih prioritas yang dapat memberikan pertumbuhan yang baik untuk negeri ini dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat,” ucapnya dikutip melalui keterangan tertulisnya, Senin, 9 Maret 2026.
Menurut JK, dalam situasi fiskal yang tidak seimbang, pemerintah perlu menata kembali prioritas pembangunan, salah satunya adalah dengan menurunkan pengeluaran yang kurang produktif dan memilih skema pembiayaan yang benar-benar memberi dampak bagi kemajuan negara serta kesejahteraan masyarakat.
“Dalam kondisi negeri mengalami ketidakseimbangan fiskal yang besar, maka solusinya antara lain memilih pembiayaan yang dapat memajukan negara dan berdampak pada masyarakat, serta bagaimana meningkatkan penerimaan negara,” ujar Kalla.
Ia menilai berbagai program pemerintah memang penting, seperti makan bergizi gratis (MBG), pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), hingga penguatan Koperasi Desa Merah Putih, tetapi pemerintah menurutnya tetap harus menentukan mana yang paling mendesak untuk didahulukan.
“MBG penting, beli alutsista penting, koperasi penting. Tapi ada yang lebih penting lagi,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa sejumlah program bukan berarti tidak penting, melainkan pelaksanaannya perlu menyesuaikan waktu dan kondisi fiskal negara.
“Bukan berarti itu tidak penting, itu perlu, tapi ada waktunya. Yang paling penting saat ini adalah memilih prioritas terbaik,” demikian JK menambahkan.
Program yang seharusnya diprioritaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, didorong oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla, untuk dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ketidakseimbangan fiskal yang dihadapi negara. 
BERITA TERKAIT: