Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas rencana kerja dan anggaran dalam APBN 2026.
“Tadi bahasannya terutama mengenai rencana kerja anggaran APBN 2026 yang sudah kita dapat dari nota keuangan yang disampaikan Bapak Presiden hari Jumat 15 Agustus silam," kata Utut.
Menurut Utut, sudah diperoleh pembagian berdasarkan unit organisasi masing-masing, mulai dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes TNI AD, TNI AL, TNI AU, serta rencana belanja lainnya.
Selain itu, menurut Utut, turut dibahas mengenai kondisi terkini pasca demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah tempat.
Utut menyatakan bahwa Komisi I DPR sepakat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menegaskan hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak Presiden nafasnya seperti disampaikan di Batujajar adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa. Bapak Presiden menginginkan kita ke depan maju, tidak saling menyalahkan,” kata Utut.
Sementara itu, Wamenhan Donny Ermawan menegaskan bahwa Komisi I DPR telah menyetujui rencana anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk tahun depan.
“Alhamdulillah dari DPR telah menyetujui rencana anggaran kita di tahun 2026,” kata Donny.
Donny menyebut anggaran 2026 cukup memadai untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Namun, ia menekankan masih ada kebutuhan tambahan agar pembangunan pertahanan berjalan optimal.
“Namun kita juga masih membutuhkan tambahan anggaran untuk optimalisasi kegiatan-kegiatan, ataupun pembangunan-pembangunan sesuai dengan sasaran yang kita rencanakan,” kata Donny.
Lebih lanjut, Donny menekankan bahwa pembangunan pertahanan nasional juga berfungsi menopang pembangunan ekonomi.
“Tentunya untuk menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi, yang akhirnya adalah untuk kemajuan bangsa, untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Donny.
BERITA TERKAIT: