Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat yang digelar secara daring, pada Rabu 27 Agustus 2025.
Dalam hasil putusan yang dibaca oleh anggota PP KAMMI, Imran, Ahmad Jundi melakukan sejumlah pelanggaran etik dan organisasi.
Beberapa di antaranya ialah manuver politik yang menimbulkan kegaduhan publik, ketidakhadiran dalam Rapat Koordinasi Nasional I di Palembang, pemberhentian Sekretaris Jenderal tanpa mekanisme sesuai AD/ART, hingga tetap bertindak sebagai ketua umum meskipun tengah menjalani masa skorsing dari Majelis Permusyawaratan Pusat (MPP) KAMMI.
“Kami ingin mengembalikan KAMMI pada khittah perjuangan, agar tidak larut dalam konflik internal yang melemahkan posisi organisasi,” kata Imran kepada wartawan di Jakarta, Kamis 28 Agustus 2025.
Selain memberhentikan Ahmad Jundi, Rapat Pleno juga memutuskan pembubaran Pengurus Pusat KAMMI periode 2024?"2026 dan Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI.
Kemudian menunjuk Sekretaris Jenderal PP KAMMI, Muhammad Amri Akbar, sebagai penanggung jawab ketua umum sampai terpilihnya ketua umum definitif.
"Saudara Amri diberikan mandat untuk segera membentuk kepengurusan baru dalam waktu paling lambat dua kali 24 jam sejak putusan diterbitkan," katanya.
"Sementara itu, Muktamar XIV KAMMI dipastikan tetap akan digelar di Maluku sesuai keputusan Muktamar XIII," demikian Imran.
Hasil Rapat Pleno menegaskan, keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan negara.
Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Ahmad Jundi Khalifatullah resmi diberhentikan dari jabatannya. 
BERITA TERKAIT: