"Noel yang kena OTT KPK mempertegas bahwa korupsi masih menjadi penyakit struktural yang kronis, tak mudah diberantas meskipun retorika antikorupsi kerap digembar-gemborkan. Saatnya pemerintahan Presiden Prabowo lebih beringas lagi menindak para pejabat koruptif, tanpa ampun," ujar pengamat politik Citra Institute, Efriza kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.
Di samping itu, Pemerintahan Presiden Prabowo berpotensi terkena dampak dari kasus Noel, lantaran aktivis ternyata tidak terlepas dari potensi korupsi.
"Kasus Noel juga berdampak terhadap sisi politik dan pemerintahan. Apalagi melihat latar belakang Noel adalah bagian dari Aktivis," tuturnya.
Lebih lanjut, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu mendorong agar Pemerintahan Presiden Prabowo lebih beringas lagi menindak pejabat koruptif, untuk memperbaiki citra di publik.
"Sebab ternyata seorang aktivis yang turut terlibat menumbangkan Pemerintahan Orde Baru karena perilaku KKN, juga berperilaku buruk dan korup saat dipercaya sebagai bagian dari pembantu pemerintah," pungkasnya.
Noel bersama 13 orang di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terlibat perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
BERITA TERKAIT: