Bagi Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, kondisi itu harus menjadi perhatian serius. Dia mengimbau pemerintah kota dan segenap pemangku kepentingan lain untuk melakukan penanganan secara koordinatif dan segera.
"Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berkepanjangan dan perlu ada upaya ekstra yang dilakukan secara kolektif dan koordinatif agar penanganannya bisa dilaksanakan secara intensif," kata Eddy.
Kata dia, pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait perlu merumuskan peta jalan untuk mereduksi polusi udara yang sudah masuk kategori akut ini.
Menurutnya, menambah armada kendaraan umum listrik dan memperluas wilayah operasional bisa menjadi salah satu solusinya, mengingat emisi buang kendaraan merupakan kontributor terbesar dari polusi udara.
Wakil Ketua Umum PAN ini menyampaikan sosialisasi bike to work, serta penyempurnaan ekosistem kendaraan listrik baik mobil maupun sepeda motor sudah sebaiknya ditingkatkan.
“Selain itu kita juga perlu mengakselerasi program transisi energi yang tertuang dalam RUPTL tahun 2025-34 agar pembangunan sumber-sumber listrik energi terbarukan sebesar 52 GW dapat terwujud, agar pertumbuhan sektor industri, komersial dan rumah tangga ke depannya berbasis energi terbarukan,” tuturnya.
Terakhir, sambungnya, pemangku kebijakan patut mendalami kembali upaya untuk mempensiun dinikan PLTU batubara yang berpotensi diakhiri masa operasinya lebih awal.
"Tentu dengan catatan bahwa pembangkit listrik penggantinya berbasis energi terbarukan telah tersedia," tuturnya.
“Saya berharap kita semua berkolaborasi dan bekerja secara urgent untuk menangani pencemaran udara yang membahayakan kesehatan masyarakat. Ini adalah panggilan mulia dan saya berharap kita semua meresponsnya dengan cepat," pungkasnya.
Polusi Jakarta, Tangerang Selatan dan sejumlah kota besar lainnya seperti Medan dan Surabaya kembali mencatatkan kadar kualitas udara yang tidak sehat pada Kamis 26 Juni 2025. 
BERITA TERKAIT: