Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) periode 2025-2029 Akhmad Ma’ruf Maulana dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI HKI yang digelar di JS Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 18 Juni 2025.
Menurutnya, kawasan industri dalam negeri harus cepat menangkap peluang yang muncul dari pergeseran rantai pasok global akibat ketegangan ekonomi dua kekuatan besar dunia itu.
“Ada ruang bisnis yang perlu kita garap bersama-sama, karena dampak dari perang dagang itu membuka celah investasi ke kawasan industri yang kita naungi di bawah HKI,” ujarnya
Sebagai langkah awal, Ma’ruf mengusulkan pembentukan Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN), yang akan berada di bawah pembinaan teknis Kementerian Perindustrian, dan memiliki fungsi mirip dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Lembaga ini, katanya, berfungsi untuk mempercepat proses investasi dan mengatasi berbagai hambatan di sektor kawasan industri.
“Kami berharap adanya sebuah badan, badan yang dibentuk kawasan industri nasional BKIN yang dapat menjawab tantangan-tantangan investasi,” tuturnya.
Lebih dari itu, HKI juga akan mendorong percepatan lahirnya undang-undang khusus kawasan industri sebagai payung hukum untuk memperkuat kepastian usaha, mendorong efisiensi, dan meningkatkan daya saing kawasan industri nasional dalam jangka panjang.
Dia menekankan, pembangunan kawasan industri bukan hanya soal ekspansi bisnis, tetapi juga soal strategi nasional dalam meningkatkan daya saing global serta memperkuat kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
“Kawasan industri bukan semata-mata hanya untuk mencari untung, tetapi ada panggilan nasionalisme. Kita harus bersatu padu menghadapi persaingan dengan Johor, Singapura yang pemerintahnya sangat memproteksi kawasan industrinya,” tegasnya.
Dalam visi jangka menengahnya, HKI di bawah kepemimpinan Ma’ruf akan menyesuaikan arah kebijakan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan.
“Pastinya kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Kita membuat visi misi harus sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan. Dan kita ingin ada sebuah payung hukum yang lebih kuat untuk kawasan industri,” jelas Ma’ruf.
HKI, lanjutnya, juga akan memperkuat agenda hilirisasi industri, pengembangan kawasan industri yang berkelanjutan, berbasis energi hijau, serta adaptif terhadap transformasi digital. Langkah ini diharapkan bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi industri paling kompetitif di Asia.
“Kita akan membuat sebuah program bagaimana Indonesia tumbuh menjadi tempat tujuan investasi yang lebih kompetitif dan lebih murah. Kita harus bikin terobosan yang lebih kompetitif,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan harapannya atas kepemimpinan baru HKI, seraya mengingatkan pentingnya kesinambungan dan konsistensi dalam menjaga peran kawasan industri sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya kira tugasnya untuk menahkodai HKI ke depan tidak akan semakin mudah. Filosofi tongkat estafet itu adalah keberlanjutan, kontinuitas yang tidak boleh terputus,” tandas Agus.
Di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian perdagangan global, Indonesia memiliki peluang besar untuk menggaet arus investasi dari negara-negara terdampak perang dagang, khususnya Amerika Serikat dan China. 
BERITA TERKAIT: