Jangan Kasih Ampun Pejabat Korupsi

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, pada Senin 2 Juni 2025.

Prabowo menyatakan bahwa dirinya tidak akan ragu dalam mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyelewengan dan korupsi.

Menanggapi pidato tersebut, pengamat politik Adi Prayitno menilai, pernyataan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi musuh utama bangsa saat ini.

“Ketika Presiden bicara tentang masih banyak kebocoran, penyelewengan, dan korupsi, itu harus dijadikan konsentrasi utama. Praktik semacam ini tidak bisa ditolerir,” ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Rabu 4 Juni 2025.

Adi juga mengapresiasi penegakan hukum yang dinilai sudah mulai menunjukkan hasil dengan terungkapnya sejumlah kasus. Namun, ia menekankan bahwa pejabat publik harus bertanggung jawab atas sumpah jabatan mereka.

“Kalau memang tidak sanggup, harus segera dievaluasi. Ini saatnya Presiden bertindak tegas. Jangan kasih ampun,” tegasnya.

Ia menambahkan, supremasi hukum adalah kunci bagi kemajuan bangsa. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa memandang suku, agama, partai, atau golongan.

“Kalau ada pejabat, baik itu menteri, wakil menteri, maupun kepala lembaga yang kinerjanya tidak bagus, ini adalah momen yang tepat bagi presiden untuk mengganti mereka dengan semangat baru," pungkasnya.