Hal ini disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai respons atas peristiwa pembakaran 13 rumah oleh anak di bawah umur di Sukabumi, Jawa Barat, yang terinspirasi dari film dan game.
Puan meminta pemerintah membangun sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah anak-anak terpapar konten kekerasan, maupun konten-konten negatif lainnya.
“Dibutuhkan infrastruktur yang strategis, dan kerja sama yang berkesinambungan dari pihak-pihak terkait, termasuk ketegasan Pemerintah terhadap pihak penyedia konten. Tantangan ini yang harus dijawab Pemerintah agar anak-anak kita terbebas dari pengaruh konten buruk,” ucap Puan lewat keterangan tertulisnya, Jumat, 9 Mei 2025.
Menurut Puan, insiden pembakaran rumah di Sukabumi tersebut harus menjadi peringatan bahwa keterlambatan dalam membangun sistem perlindungan anak di era digital berpotensi memicu krisis karakter generasi penerus bangsa.
"Harus ada regulasi yang kuat, literasi digital yang memadai, dan keterlibatan aktif negara, agar anak-anak tidak terekspos konten-konten kekerasan yang tidak sesuai dengan usia, nilai moral, dan budaya bangsa," tuturnya.
Puan juga menekankan pentingnya tata kelola ruang digital nasional yang berpihak pada perlindungan anak, dengan melibatkan pendekatan multisektor dari pemerintah, DPR, dunia pendidikan, serta pelaku industri digital.
“Platform digital juga harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan konten yang diperuntukkan bagi orang dewasa tidak bisa diakses oleh anak-anak. Pemerintah juga harus hadir sebagai pelindung utama kepentingan anak bangsa,” demikian Puan Maharani.
Pemerintah didorong meningkatkan sistem parental control di platform-platform digital, dan menciptakan ekosistem dunia maya yang sehat dan edukatif bagi anak-anak. 
BERITA TERKAIT: