Langkah ini diambil menyusul kejadian bencana di kawasan Jabodetabek yang menimbulkan dampak buruk.
Hal ini disampaikan Nusron Wahid dalam Rapat Koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur dan 38 kepala daerah se-Jawa Timur pada Minggu sore, 9 Maret 2025, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
"Jawa Timur merupakan provinsi terbesar kedua dengan ekosistem yang sangat penting. Oleh karena itu, pengelolaan tata ruang dan antisipasi penyalahgunaan lahan harus menjadi prioritas utama," ujar Nusron, dikutip
RMOLJatim, Minggu, 9 Maret 2025.
Ia mencontohkan kasus konversi lahan di Bogor, Jawa Barat, yang berujung bencana alam.
Evaluasi ini, menurut Nusron, bertujuan untuk mencegah terjadinya konversi lahan hijau menjadi kawasan wisata seperti yang terjadi di Jabodetabek.
Nusron pun menekankan pentingnya disiplin dalam penerbitan izin pemanfaatan lahan.
"Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap setiap pemerintah daerah lebih disiplin dalam menerbitkan izin pemanfaatan lahan agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi ruang," tegas Nusron.
Pengawasan ketat terhadap izin tersebut akan terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan mencegah bencana di masa mendatang.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan Jawa Timur dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengawasi dan mengelola tata ruang di wilayahnya masing-masing.
Evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang di Jawa Timur menjadi salah satu fokus Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, guna mencegah bencana akibat konversi lahan hijau. 
BERITA TERKAIT: