Jadi Stafsus Menhan, KPK Ingatkan Deddy Corbuzier Lapor Harta Kekayaan

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Selasa, 11 Februari 2025, 22:05 WIB

Jadi Stafsus Menhan, KPK Ingatkan Deddy Corbuzier Lapor Harta Kekayaan

Deddy Corbuzier dilantik jadi Staf Khusus Menteri Pertahanan/Repro

Dilantik jadi Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier diingatkan untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BERITA TERKAIT:

Tim Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, berdasarkan Peraturan KPK (Perkom) nomor 3/2024, Stafsus Menteri termasuk Wajib LHKPN. Perkom tersebut efektif berlaku 6 bulan pasca ditetapkan, atau 1 April 2025.

"Namun KPK akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Kementerian Pertahanan, apakah Staf Khusus Menteri setara dengan pejabat eselon I, II, atau III. Mengingat dalam Permenhan nomor 28/2019, atas jabatan tersebut termasuk sebagai WL (wajib lapor)" kata Budi kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2025.

Sehingga kata Budi, jika setara dengan jabatan tersebut, maka Deddy Corbuzier wajib melaporkan LHKPN-nya dengan batas waktu 3 bulan sejak pelantikan, atau 12 Mei 2025.

"Namun jika tidak termasuk dalam jabatan tersebut, batas waktu pelaporannya dihitung 2 bulan sejak Perkom 3/2024 efektif berlaku, yaitu 1 Juni 2025. KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dalam pengisian dan pelaporan LHKPN ini," pungkas Budi.