Legislator Partai Demokrat itu menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Lazarus prihatin dengan pemotongan anggaran di tingkat kecamatan dan kelurahan yang dapat berdampak pada program sosial dan kemasyarakatan.
“Anggaran untuk program di kecamatan dan kelurahan sangat penting, jangan sampai dipotong," katanya lewat keterangan resminya, Selasa 11 Februari 2025.
Dia meminta, program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
"Warga masyarakat membutuhkan alokasi anggaran untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan, terutama di tingkat RT/RW yang sering kali tidak terakomodasi dalam pembahasan anggaran,” ungkapnya.
Lazarus mengusulkan agar efisiensi menyasar pemberian hibah kepada sejumlah instansi dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda). Alasannya, pemberian hibah ini dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan transparan.
"Untuk institusi seperti Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kopassus, Kejati, TNI AU dan AL, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan warga Jakarta, harus benar-benar dievaluasi," jelasnya.
Dia pun berharap agar Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan pemangkasan anggaran hibah Forkominda dan lebih memprioritaskan alokasi untuk kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat.
BERITA TERKAIT: