Fraksi PKS Soroti Mekanisme Hibah Dua Kapal Patroli dari Jepang

Namun Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menegaskan mekanisme penerimaan hibah ini memerlukan pengkajian mendalam terkait manfaat, ketergantungan terhadap negara pemberi, serta implikasi politik dan hukum.
 
Oleh karena itu, pembahasan persetujuan hibah Alpalhankam harus mempertimbangkan aspek strategis, transparansi, dan akuntabilitas guna memastikan bahwa hibah tersebut benar-benar memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional.
 
“Hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari Jepang patut kita apresiasi, jelas merupakan strategi untuk memperkuat pertahanan kita. Namun, perlu dikaji aspek strategis, transparansi, dan serta keuntungan bagi kepentingan nasional,” kata Aher akrab disapa dalam keterangannya, Minggu, 9 Februari 2025.
 
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Barat ini mengingatkan bahwa hibah Alpalhankam di satu sisi dapat membantu meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia. 

Akan tetapi, menurutnya ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan seperti ketergantungan teknologi, biaya operasional dan pemeliharaan, serta kemungkinan syarat politik dari negara pemberi hibah.

“Satu sisi hibah Alpalhankam dari Jepang berupa 2 kapal patroli dapat membantu meningkatkan kapasitas pertahanan kita khususnya di wilayah laut, akan tetapi di sisi lain sangat perlu diperhatikan adalah resiko ketergantungan teknologi, biaya operasional dan pemeliharaan, serta kemungkinan syarat politik dari negara pemberi hibah,” bebernya.
 
Oleh karena itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut (Kamla) Komisi I DPR ini merekomendasikan pemberi Hibah Alpalhankam perlu Sinergi dengan Industri Pertahanan Dalam Negeri.

Sambung dia, hibah harus memiliki nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri, misalnya melalui kewajiban transfer teknologi dan pelibatan BUMN pertahanan dalam pemeliharaan dan modernisasi peralatan hibah.
 
“Sinergitas antara pemberi Hibah (Jepang) dengan negara kita cukup penting, sebaiknya hibah Alpalhankam tersebut harus memiliki nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri,” pungkasnya.