Sekretaris Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Jakarta Miftahuddin menjadi salah satu yang menyorot hal tersebut.
“Pengelola PIK jangan membuat area super eksklusif yang seakan diperuntukkan untuk ras dan agama tertentu. Ini bisa berpotensi gesekan, apalagi terkesan diskriminatif khususnya pada umat Islam,” kata Miftah dalam keterangannya, Minggu 22 Desember 2024.
Super eksklusif ini, menurut Miftah juga terlihat dari komentar Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyebut lahan sekitar 1.000 hektar di PIK yang tidak ada suara azan.
Agar kesan eksklusif itu tak terlihat, sambungnya, GMPI Jakarta mendukung seruan Kemenag untuk menghadirkan masjid dan Islamic Center di PIK.
“Pembangunan tempat ibadah, untuk agama apapun harus difasilitasi dengan baik oleh pengembang perumahan atau kawasan. Apalagi jika perumahan dan kawasan tersebut menempati lahan puluhan hingga ratusan hektar,” katanya.
Miftah yang juga merupakan kader Muhammadiyah Jakarta ini mengaku siap membantu pengembang manapun, termasuk PIK jika ingin menghadirkan rumah ibadah, khususnya Islam yang toleran dengan kondisi masyarakat majemuk.
“Kami melihat banyak umat Islam di PIK yang kesulitan untuk mengakses masjid dan musholla sehingga menghambat ibadah mereka sehari-hari,” pungkasnya.
Kesan eksklusif yang diterapkan Pantai Indah Kapuk (PIK) menjadi sorotan. PIK seakan terlihat hanya diperuntukkan oleh etnis dan agama tertentu. 
BERITA TERKAIT: