Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pemerintah Diminta Terbitkan SK Pokja Percepatan KEK, KI, dan PSN

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/bonfilio-mahendra-1'>BONFILIO MAHENDRA</a>
LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA
  • Sabtu, 07 Desember 2024, 23:30 WIB
Pemerintah Diminta Terbitkan SK Pokja Percepatan KEK, KI, dan PSN
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang KEK, KI dan PSN, Akhmad Maruf/Dok Humas Kadin Indonesia
rmol news logo Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah segera menerbitkan surat keputusan pembentukan kelompok kerja (pokja) terkait Percepatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kami meminta supaya Pokja ini dibentuk, kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, supaya Pokja ini betul-betul dibentuk, di-SK-kan secara resmi," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang KEK, KI, dan PSN, Akhmad Maruf Maulana, dalam keterangannya, Sabtu, 7 Desember 2024.

Lanjut Akhmad Maruf, Kementerian terkait dapat mengajukan masing-masing perwakilan sekelas Direktur atau Dirjen (Direktur Jenderal), agar tantangan dan kendala yang dihadapi pelaku industri KEK dan PSN cepat teratasi.

Pokja yang dibentuk oleh Kadin Indonesia Bidang KEK, KI, dan PSN bersama dengan unsur pemerintah untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi 8,0 persen sesuai harapan pemerintah.

Selain itu, sejalan dengan arahan dari Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, melalui program percepatan pertumbuhan industri manufaktur akan mengoptimalkan peran KEK, KI, dan PSN dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

"Pokja bersama-sama dengan aparat pemerintah akan menyelesaikan berbagai macam permasalahan baik yang menyangkut masalah perizinan maupun masalah infrastruktur," terang Akhmad Maruf.

Adapun Pokja ini terdiri dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian ATR/BPN.

Menurut Akhmad Maruf  Kadin akan terus mengawal proyek-proyek yang terhambat yang dimiliki oleh anggota dan swasta, khususnya proyek-proyek yang non-APBN.

"Jadi kita akan mengawal supaya realisasi cepat," tegas Akhmad Maruf.

Dari data rencana investasi 41 kawasan industri PSN, terdapat komitmen investasi sekitar Rp2.785 triliun yang akan direalisasikan bertahap, meliputi investasi pembangunan infrastruktur KI dan tenant di dalamnya.

Hingga 2024, diperkirakan realisasi investasi di kawasan industri PSN mencapai Rp68 triliun. Berdasarkan hasil estimasi dan simulasi penambahan nilai investasi pada KI, target investasi dalam jangka menengah pada 2029 adalah Rp481 triliun. rmol news logo article
EDITOR: AGUS DWI

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA