Hal itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang, NTT, Jumat 6 Desember 2024.
Sidang Tanwir yang merupakan forum tertinggi kedua setelah Muktamar, dihadiri oleh sekitar 600 peserta. Termasuk jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, unsur pembantu pimpinan, pimpinan organisasi otonom, dan pimpinan wilayah dari seluruh Indonesia. Sidang ini mengusung tema “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua."
Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan bermutu untuk semua adalah amanat konstitusi.
“UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini juga diatur dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa pendidikan bermutu adalah hak setiap warga negara," ujarnya.
Sebagai Mendikdasmen di Kabinet Merah Putih, Mu’ti menyatakan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi seperti Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
“Muhammadiyah memiliki peran besar dalam pendidikan nasional. Jumlah sekolah dan murid swasta terbesar di Indonesia dikelola oleh Muhammadiyah. Ini adalah modal besar untuk memperkuat sistem pendidikan nasional," tuturnya, disambut tepuk tangan peserta.
Data per April 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 1.054.000 siswa belajar di sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Selain itu, lebih dari 10.000 guru Muhammadiyah telah lulus seleksi PPPK, dari total 110.000 guru yang diterima secara nasional.
Menurut Mu’ti, salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan bersama adalah penerapan wajib belajar 13 tahun, dimulai dari pendidikan prasekolah. Di bidang ini, Muhammadiyah melalui Aisyiyah memiliki peran penting melalui pengelolaan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA).
Selain itu, Muhammadiyah juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan layanan pendidikan bermutu di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Hal ini memerlukan dukungan dari berbagai lembaga, seperti Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), serta Lembaga Dakwah Khusus (LDK).
“Di daerah terpencil yang sulit dijangkau layanan pendidikan, kita bisa memanfaatkan pendekatan melalui relawan pendidikan yang juga berperan sebagai dai. Ini adalah langkah sinergi antara LDK dan para relawan untuk mendidik sekaligus berdakwah," kata Mu’ti.
Lebih jauh, Mu’ti menegaskan bahwa kualitas pendidikan di sekolah Muhammadiyah dan kompetensi guru Muhammadiyah menjadi salah satu kunci keberhasilan program-program pendidikan nasional. Ia berharap dukungan penuh dari seluruh elemen Muhammadiyah untuk memastikan program-program tersebut berjalan dengan baik.
“Inilah langkah-langkah yang perlu disinergikan untuk memajukan pendidikan dan mewujudkan bangsa yang bermutu melalui pendidikan bermutu untuk semua,” demikian Mu’ti.
Negara-negara dengan ekonomi maju selalu ditandai oleh kemajuan pendidikannya. Singapura dan Finlandia adalah contoh negara yang berhasil mencapai kemajuan berkat pendidikan yang bermutu. 
BERITA TERKAIT: