Kemenkop Kolaborasi Dengan KemenTrans Bangun Kemandirian Ekonomi

Komitmen bersama ini didasari oleh kondisi ekonomi di kawasan transmigrasi yang relatif tertinggal dan sulit berkembang karena berbagai keterbatasan.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan salah satu opsi paling tepat untuk pengembangan kawasan transmigrasi adalah dengan mendirikan koperasi.

"Koperasi pemasaran di daerah-daerah transmigrasi itu saya rasa perlu (dibangun)," kata Menkop Budi Arie Setiadi di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin 25 November 2024.

Melalui wadah koperasi, berbagai program pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai anggota koperasi akan semakin mudah.

Terlebih di wilayah transmigrasi mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani, sehingga hal ini sinkron dengan rencana kebijakan pemerintah terkait dengan swasembada pangan.

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Transmigrasi saat ini data jumlah transmigran di seluruh Indonesia sekitar 9,1 juta jiwa dengan rincian 2,1 juta Kepala Keluarga (KK) dan tersebar di 153 kawasan transmigran.

Dengan jumlah itu maka rata-rata kepemilikan lahan oleh satu keluarga transmigran sekitar 2 hektar yang potensial untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian.

Salah satu bentuk sinergi yang dinilai paling strategis untuk segera dilakukan yaitu terkait dengan penyaluran pupuk. Perubahan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi penyaluran pupuk tidak lagi melalui agen atau dealer namun langsung ke penerima manfaat seperti Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).

"Kalau kita bisa bantu (penyaluran) itu kan sudah lumayan sekali membantu teman-teman di transmigran terutama di Indonesia Timur untuk pupuknya, untuk pemasaran nanti kita pikirkan bagaimana strateginya," kata Menkop.

Manfaat lain yang bisa diperoleh oleh koperasi di kawasan transmigrasi juga kemudahan dalam mengakses pembiayaan untuk modal kerja koperasi. Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM menyatakan siap memberikan dukungan pembiayaan kepada koperasi terutama di kawasan transmigrasi apabila dibutuhkan.

"Kami ada LPDB nanti kita bisa support juga untuk pembiayaan, termasuk kredit usaha tani. Saya rasa kalau transmigran lebih jelas orangnya, tanahnya juga jelas dan offtakernya jelas," ujar Budi Arie.

Sementara itu Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara berharap rencana strategis untuk melakukan kolaborasi antara Kemenkop dan KemenTrans dapat terealisasi sehingga dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.

"Karena itu kami mencoba bertemu dengan Menteri Koperasi untuk membahas apa saja yang bisa kita sinergikan bersama terkait pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi seperti arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto)," tandas Iftitah.

Hadir juga dalam audiensi di Kantor Kementerian Koperasi tersebut, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Plt Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Plt. Sekjen Transmigrasi Danton Ginting Munthe dan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.