Dalam paparannya, Teguh menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen penuh menyukseskan Pilkada. Berbagai persiapan pun dilakukan, salah satunya menggelar rapat koordinasi.
“Kami sudah memantapkan persiapan pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta dengan menggelar rapat-rapat koordinasi bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) DKI Jakarta, jajaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), serta DESK (Dukungan Elemen Satuan Kerja) Pilkada,” kata Teguh.
Dia juga menyebut, Pemprov DKI Jakarta terus menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk menunjukkan keseriusan tersebut, akan digelar Deklarasi Netralitas ASN bersama Bawaslu dan KPU DKI Jakarta pada 14 November 2024.
“Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pilkada adalah netralitas ASN. Kami sudah tegaskan dalam berbagai kesempatan terkait netralitas ASN,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya mencegah politik uang, antisipasi isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan), dan memaksimalkan partisipasi pemilih.
“Kita berupaya mengatasi tantangan tersebut agar pelaksanaan Pilkada dapat jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dengan situasi politik yang stabil, serta partisipasi masyarakat yang tinggi,” terangnya.
Upaya lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah memetakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan banjir dan konflik. Seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan Forkopimda DKI Jakarta mengadakan mitigasi risiko di setiap lokasi TPS yang rawan banjir dan konflik.
“Ini sudah kita petakan semua. Bahkan, di titik-titik TPS rawan banjir dan konflik, sudah ada petugas yang standby di sana. Mudah-mudahan dengan persiapan ini, semua TPS dalam kondisi yang terkendali,” tandasnya.
BERITA TERKAIT: