Hal ini menyusul adanya kementerian baru, yakni kementerian haji. Pasalnya, selama ini pelaksanaan ibadah haji selama ini berada dalam kendali kementerian agama.
Waketum PKB Jazilul Fawaid menuturkan bahwa PKB belum mengetahui adanya kementerian baru tersebut, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto sebagai presiden yang mengatur postur kementerian.
“Belum ada, kita tunggu saja keputusan, itu hak prerogatif Pak Prabowo, namun bahwa dari hasil pansus kemarin perlu perbaikan haji, apakah itu respon dari itu saya enggak tahu. Saya belum tahu, belum diresmikan itu, tunggu saja. Tapi kalau masyarakat menginginkan pengelolaan haji lebih baik, seperti di pansus kemarin, semuanya terkoordinir dengan baik,” kata Jazilul Fawaid di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu, 9 Oktober 2024.
Ditanya soal kesiapan PKB untuk menduduki pos tersebut, pria yang akrab disapa Gus Jazil itu menuturkan bahwa PKB banyak ahli yang bisa membantu pemerintah mengatur pelaksanaan haji dan umroh.
“Itu bukan urusan kita, Pak Prabowo nanti yang menilai. Pasti beliau. Karena beliau ingin membuat kabinet zaken, maka pasti orang yang ahli di situ, baik yang ahli di dalam partai, maupun di luar partai,” ujarnya.
“PKB banyak speknya,” demikian Gus Jazil.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku memiliki banyak kader dengan spesifikasi yang mampu mengurusi bidang haji dan umroh. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: