Salah satunya adalah soal komunikasi publik yang berimbas pada citra pemerintahan.
Demikian disampaikan Analis Utama Maha Data LAB 45, Diyauddin dalam Sesi 1 Seminar Nasional LAB 45 bertajuk "Modernisasi TNI di Bawah Jokowi: Profesional atau Politis?, di Perpusatakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024.
Diyauddin menjelaskan, komunikasi publik pemerintahan Jokowi cenderung turun ketika masuk periode kedua.
Sebab informasi-informasi kritis dan miring yang bertebaran di media-media sosial terkesan lambat direspons, tidak memiliki kejelasan, bahkan cenderung dibiarkan.
"Ini tidak ada yang bisa menjelaskan, misalnya masalah akun Fufufafa (yang viral di media sosial bahwa akun Kaskus itu diduga dimiliki putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka)," ujar Diyauddin.
Menurutnya, masalah komunikasi publik pemerintahan Jokowi di periode kedua, setidaknya berlangsung beberapa tahun belakangan saja, bukan sejak awal memasuki periode kedua.
Diyauddin mengungkapkan, terdapat satu sebab utama dari masalah komunikasi publik pemerintahan Jokowi, yang bisa dibilang tidak seperti yang dijalankan pada periode pertamanya.
"Kita, selama hampir 3 tahun belakangan mengalami kekosongan jubir Kepresidenan," kata Diyauddin.
Oleh karena itu, diharapkan pada pemerintahan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dapat mencontoh negara tetangga, yang menjaga dengan baik komunikasi publik pemerintahannya dan terhindar dari citra negatif dari publik.
"Di Amerika Serikat hampir setiap hari ada konferensi pers dari jubir Kepresidenan," demikian Diyauddin.
Kinerja Presiden Joko Widodo selama dua periode pemerintahannya sejak 2014 hingga 2024, mendapat evaluasi dari Laboratorium Indonesia 45 (Lab 45). 
BERITA TERKAIT: