Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam pidatonya di acara Seminar Internasional bertemakan The Sharia Economy and Finance : Policies for the Prabowo’s Government, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).
Ma’ruf Amin mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi nasional dan mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Karena prinsip-prinsipnya (ekonomi dan keuangan syariah) yang mengedepankan keadilan dan pemerataan, kesejahteraan dapat diterima oleh kalangan manapun,” kata Ma’ruf Amin.
Ia mengatakan prinsip keuangan syariah itu dibuktikan dengan kinerja positif ekonomi dan keuangan syariah yang didorong oleh pertumbuhan sektor unggulan rantai nilai halal sebesar 3,93 persen.
“Bahkan, sektor ini pun mampu menopang hampir 23 persen dari ekonomi nasional,” kata Ma'ruf Amin.
Selain itu, lanjut Ma’ruf Amin, perkembangan keuangan syariah juga ditandai dengan meningkatnya aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah.
Bahkan aset pasar modal syariah pun mencapai hampir 20 persen dari total aset pasar modal nasional.
Pemerintah Prabowo-Gibran, lanjut Wapres, harus mampu memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas.
“Saya harap hal ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan yang akan datang, Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutup Wapres.
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharap mampu mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: