"Ada Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, Saudara Rio (Dwi Rio Sambodo) itu, KTP-nya dicatut," ungkap Hasto kepada wartawan di Pelataran Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (17/8).
Ditegaskan Hasto, Dwi Rio yang notabene kader PDIP taat dengan arahan partai. Sehingga, tidak mungkin memberikan KTP mendukung paslon independen.
"Sebagai anggota partai, tidak mungkin untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan karena seluruh anggota partai menunggu keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto.
Dengan adanya pencatutan tersebut, Hasto menyebut bahwa demokrasi di Tanah Air menunjukkan sedang tidak baik-baik saja.
"Menunjukkan arah demokrasi yang tidak sehat. Praktik-praktik demokrasi yang membelenggu kedaulatan rakyat itu," ujarnya.
Atas dasar itu, Hasto menduga pencatutan KTP tersebut sebagai upaya menciptakan kandidat boneka untuk bertanding melawan paslon yang diusung partai di Pilkada Jakarta 2024.
"Jadi, kami juga melihat sedang mengidentifikasi dari internal PDI Perjuangan yang KTP-nya dicatut bagi kepentingan penciptaan calon boneka," katanya.
Namun demikian, Politikus asal Yogyakarta itu tetap menyerahkan ke masing-masing individu ketika ingin membawa kasus pencatutan KTP ke kepolisian.
"Ini, kan, yang dicatut orang perorang bukan PDI Perjuangan. Ya, jadi orang perorang," tandasnya.
Sebelumnya, dua anak dan seorang adik eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga menjadi korban aksi pencatutan demi kepentingan pilkada.
"KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata dia dalam X akun
@aniesbaswedan dikutip Jumat (16/8).
Pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik kader PDIP untuk mendukung calon independen pada Pilkada Jakarta 2024 disayangkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. 
BERITA TERKAIT: