Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Soal IUP Ormas Keagamaan, PP Muhammadiyah: Lomba Tarik Tambang “Malaikat dan Manusia”

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Sabtu, 27 Juli 2024, 23:20 WIB
Soal IUP Ormas Keagamaan, PP Muhammadiyah: Lomba Tarik Tambang “Malaikat dan Manusia”
Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna/Istimewa
rmol news logo Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan masih terus mendapat kritik masyarakat. 

Di antaranya datang dari Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, yang merespons IUP untuk ormas keagamaan dengan merujuk Al Quran dan Sunnah. 

Secara khusus dia menyoroti peran manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi masalah lingkungan yang disebabkan oleh ulah oligarki dan kartel industri pertambangan. 

"Malaikat itu menghindari dosa. Dan memang ia ditakdirkan untuk selalu suci. Sementara, manusia sebagai khalifah, harus siap salah dan bertanggung jawab," ujar Mukhaer dalam keterangan resminya, Sabtu (27/7). 

Pernyataan Mukhaer merujuk pada ayat Al Quran yang menggambarkan pertanyaan malaikat kepada Tuhan mengenai penunjukan manusia sebagai khalifah di bumi: "Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu, manusia yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah" (QS 2:30).

Mukhaer menekankan bahwa sebagai khalifah, manusia harus mengabdi secara totalitas kepada Allah juga bertanggung jawab atas akal, pikiran, dan nafsu yang diberikan. 

"Dengan centang-perenangnya kondisi pertambangan saat ini akibat ulah oligarki dan kartel pelaku industri pertambangan, telah memicu ekosistem lingkungan yang rusak parah, sarat kejahatan, korupsi, dan lembaran dunia hitam yang lain," tutur Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta ini.

Mukhaer menambahkan, sudah cukup lama masyarakat mengeluhkan lahan yang dikuasai oleh dwifungsi oligarki ekonomi dan politik. Ia melihat adanya kebutuhan mendesak untuk redistribusi aset dan akses pemanfaatan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh oligarki.

"Terlepas dari 'tidak ada makan siang gratis' dari kebijakan Pemerintah terhadap PP 25 Tahun 2024 ini, saya kira ini momentum yang tepat untuk memulihkan keadaan. Kita harus membuktikan tantangan itu!" tegasnya.

Atas dasar itu, Mukhaer menyatakan bahwa tanggung jawab manusia sebagai khalifah harus diejawantahkan.

"Sebagai khalifah Allah, apakah manusia tidak mau bertanggung jawab mengatasi masalah yang rusak itu? Apakah manusia telah pasrah dan 'cuci tangan' untuk menyelesaikan masalah itu? Di mana fungsi kekhalifahan manusia? Apakah manusia berniat melamar sebagai malaikat sehingga bebas dari tugas-tugas kemanusiaan? Apakah lowongan itu masih ada?" tuturnya. 

Lebih jauh, Mukhaer mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam memperbaiki kondisi lingkungan dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. rmol news logo article
EDITOR: AGUS DWI

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA