Keduanya dianggap memprovokasi dan memfitnah Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terkait sikap otoriter dalam Sidang Paripurna.
Anggota DPD asal Lampung, Bustami Zainudin menilai tindakan Yorrys dan kawan-kawan tersebut sebagai sikap kekanak-kanakan.
Menurut Bustami, adu argumentasi, perdebatan dan segala dinamika yang terjadi di dalam Sidang Paripurna DPD RI, terkait Tata Tertib (Tatib) adalah persoalan internal lembaga.
“Yang diperlukan masyarakat itu apa yang sudah atau berhasil diperjuangkan DPD RI di masa jabatan 2019-2024. Pimpinan telah memperjuangkan apa saja. Termasuk Komite-Komite apa capaiannya. Itu yang lebih penting bagi masyarakat,” kata Bustami dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (17/7).
“Buktinya di periode saat ini tingkat kepercayaan publik ke DPD RI lebih baik. Baik itu survei CSIS, Litbang Kompas, maupun lembaga-lembaga lain. Tapi dengan kericuhan yang dipicu kelompok kemarin, mungkin kepercayaan publik ke DPD RI akan menurun,” beber dia.
“Jika itu terjadi, masyarakat juga akan tahu, siapa-siapa aktor yang harus bertanggung jawab, sebagai biang kericuhan dan keributan internal,” ungkapnya.
Terkait Tatib yang akan disahkan di Sidang Paripurna kemarin, Bustami mengaku tahu betul proses perjalanannya. Karena dia juga anggota Pansus Tatib, sekaligus juga anggota Timja Tatib.
Sehingga dia memperkirakan ada kepentingan di balik kericuhan yang dibuat Yorrys dan beberapa anggota DPD lainnya. Hal itu semakin jelas dengan adanya pernyataan-pernyataan hujatan dan fitnahan yang muncul belakangan.
"Saya tahu betul Tatib ini dengan segala dinamika prosesnya. Saya anggota Pansus, anggota Timja, saya juga anggota BK DPD RI. Semuanya bersentuhan langsung dan memiliki kewenangan membahas Tatib,” bebernya lagi.
“Jadi saya juga paham, siapa-siapa yang ingin memaksakan kehendak dan apa kepentingannya. Makannya, tidak perlulah membuat drama-drama kepada publik, masyarakat lebih mengerti, apalagi jika membaca
track record ke belakang," tandasnya.
BERITA TERKAIT: