"Jangan sampai ini seolah-olah menjadi kesalahan dari mahasiswa ataupun keluarganya karena tidak mampu membayar dan akhirnya mengubur mimpi serta masa depannya," kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus melalui siaran pers yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/7).
Dailami mengigatkan bahwa "tidak sedikit rakyat yang kemudian menjadi stres atau frustasi hingga melakukan bunuh diri karena terjerat pinjol.
"Kita tidak ingin generasi muda kita terjerat pinjol, apalagi sampai bunuh diri. Saya yakin masih ada solusi lain untuk membantu mahasiswa kurang mampu," pungkasnya.
Apalagi, lanjut Dailami, saat ini ketersediaan lapangan pekerjaan masih sangat minim. Hal ini bisa diketahui dengan masih tingginya tingkat pengangguran di usia muda atau produktif.
"Permasalahan pendidikan di Tanah Air ini seharusnya terselesaikan apabila pemerintah dalam hal ini instansi terkait dapat mengelola anggaran secara tepat dan transparan," kata Dailami.
Dailami mengungkapkan, melalui paparan pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembiayaan Pendidikan dengan Komisi X DPR RI, alokasi dana anggaran Pendidikan ternyata harus terbagi untuk peruntukan ke daerah dan dana desa (TKDD).
"Ini menjadi suatu pertanyaan bagaimana implementasinya dari anggaran tersebut? Seharusnya apabila anggaran itu dioptimalkan di sektor pendidikan mungkin permasalahan pendidikan di Tanah Air termasuk biaya UKT bisa diselesaikan," demikian Dailami.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali menjelaskan soal pernyataannya yang mendukung mahasiswa membayar kuliah menggunakan skema pinjaman online (pinjol).
Muhadjir tak mempermasalahkan skema pinjol untuk membayar uang kuliah bagi mahasiswa. Ia berujar akan mendukung segala usaha yang dapat meringankan beban mahasiswa, termasuk pinjol.
Menurut Muhadjir, cara itu bagus untuk mendidik mahasiswa agar memiliki
fighting spirit dan bertanggung jawab.
BERITA TERKAIT: