Bawaslu Awasi Pelaksanaan Putusan DKPP Pecat Hasyim Asyari

Hal itu disampaikan anggota Bawaslu, Puadi, usai pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pilkada Serentak 2024, di kediamannya, Kompleks BPK IV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (5/7).

"Bawaslu diberi tugas dan kewenangan mengawasi seluruh putusan. Tidak hanya putusan DKPP, tapi termasuk putusan Bawaslu sendiri, kemudian putusan MK, termasuk putusan para hakim," katanya.

Menurut Puadi, terkait muatan putusan DKPP yang memecat Hasyim Asyari dari KPU, Bawaslu tidak berwenang mengomentari.

"Terkait putusan DKPP, Bawaslu tidak bisa memberikan penilaian. Bawaslu hanya bisa menghormati putusan yang dikeluarkan DKPP," katanya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu itu juga memastikan, putusan DKPP terkait pemecatan Hasyim seharusnya tidak mengganggu tahapan Pilkada Serentak 2024.

"Jadi Bawaslu tetap mengawasi secara administrasi perkembangan putusan itu, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan berjalan konsisten," ucapnya.

"Sehingga apa yang menjadi atensi dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan tetap dikawal dalam konteks pengawasan sesuai tahapan yang berlangsung," tutup Puadi.