DPR Didesak Usut Peretasan Pusat Data Nasional

Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria menilai, Komisi I DPR mempunyai wewenang untuk mengecek pelaksanaan kebijakan pemerintah.

"Saya menyarankan Komisi I DPR RI segera memanggil pihak-pihak yang bertanggungjawab tentang keamanan data," ujar Hariqo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/6).

Hariqo menjelaskan, PDN yang meskipun sekarang ini masih bersifat sementara, seharusnya dapat dilindungi dan pembangunannya tidak bisa diserahkan kepada pihak luar.

"Komisi I DPR RI sudah sering mengingatkan agar Pusat Data Nasional yang akan dibangun benar-benar super serius memperhatikan keamanan data. Karena data sangat terkait erat dengan kedaulatan," kata Hariqo.

Maka dari itu, Hariqo berpendapat, peretasan terhadap PDN harus segera diusut Komisi I DPR supaya bisa diselesaikan pemerintah.

"Jika diperlukan bisa dilakukan rapat tertutup, rapat terbatas, karena sangat mungkin apa yang dibicarakan dalam Rapat antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian, Lembaga, Badan terkait juga dalam pantauan para hacker," kata Hariqo.

"Evaluasi keamanan data dan strategi keamanan data itu sendiri juga merupakan rahasia negara," demikian Hariqo.