Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati begitu mendengar dugaan oknum anggota DPR RI memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) demi menyukseskan kerabatnya memenangkan kontestasi Pilkada Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
"Saya kira memang cara-cara yang digunakan untuk pemilu, akan memiliki efek berkelanjutan di pilkada," ujar Neni kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/6).
Apalagi, kata Neni, situasi saat ini kondisi masyarakat juga membutuhkan bansos dan biaya untuk pendidikan.
Sehingga, lanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi, memang sangat efektif untuk mendulang kemenangan dan perolehan suara.
"Dan itu tidak bisa hanya dilakukan satu kali menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Otomatis cara dan pola tersebut akan di mulai, bahkan sebelum memasuki tahapan pencalonan untuk parpol dan gabungan parpol," tuturnya.
Meskipun belum memasuki tahapan kampanye dan penetapan pasangan calon (Paslon), Neni berpandangan, alangkah baiknya Bawaslu mulai mengawasi pergerakan partai politik.
Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi Billy Mambrasar menyatakan timnya menemukan sejumlah permasalahan terkait penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), terutama di Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.
Laporan ini, kata dia, didapatkan dari sejumlah pemuda yang mengeluhkan penggunaan program KIPK sebagai bahan kampanye oknum anggota DPR, untuk kepentingan kerabatnya yang maju pada Pilkada 2024.
Kabar beredar, oknum anggota DPR yang dimaksud berasal dari Fraksi Partai NasDem dan bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan. Bahkan disebut-sebut oknum tersebut giat menyuarakan mengenai program KIPK.
Hingga saat ini, baru ada dua pasangan bakal calon yang mendeklarasikan diri maju di Pilkada Kabupaten Polman.
Salah satunya Dirga Adhi Putra Singkarru. Ia telah resmi dideklarasikan sebagai bakal calon bupati, pada Minggu (9/6), oleh Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menariknya, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem Ratih Megasari Singkarru didapuk jadi ketua tim pemenangan. Ratih memang bukan orang jauh Dirga, mereka adalah kakak-adik.
Saat deklarasi pasangan di Hotel Ratih Polewali, ia terang-terangan "jualan" janji pemberian beasiswa KIPK. Ia mengklaim selama ini sudah berhasil mendistribusikan Rp1 triliun beasiswa KIPK ke Polman dan jumlah itu akan bertambah banyak jika para warga Polman mau memenangkan Dirga-Iskandar dalam kontestasi pilkada.
"Jika keduanya nanti terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Polman akan memudahkan anggaran pendidikan khususnya pemberian beasiswa," pungkasnya.
Penyelenggara pemilu diingatkan soal potensi berlanjutnya kecurangan pilpres di kontestasi Pilkada Serentak 2024. 
BERITA TERKAIT: