Demikian dikatakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dikutip dari laman DPR RI, Rabu (19/6).
Karena, menurut Said, ruang kendali seorang Menteri Agama menjadi terlalu luas dan lebar. Padahal, urusan Kemenag tidak hanya soal haji, yang terpenting adalah pembangunan pendidikan keagamaan termasuk membahas persoalan aktual.
“Sehebat-hebatnya seorang menteri yang rantainya begitu panjang, itu akan berat melakukan pengawasan,” kata Said.
Said mengaku optimis apabila haji diurus kementerian khusus, maka Kemenag akan lebih fokus pada isu-isu keagamaan aktual.
Selanjutnya pada saat yang sama Kementerian Haji juga akan fokus persoalan haji.
Said pun berharap Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024-2029 kelak, mempertimbangkan usulan Kementerian Haji ini.
"Ini bagian dari sumbangsih pemikiran kepada presiden terpilih," demikian Said.
BERITA TERKAIT: