Kepala BNPT Komjen Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan, tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 melalui dua Prioritas Nasional BNPT.
"Yaitu Deradikalisasi Luar Lapas dan Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional," kata Rycko Amelza dalam keterangan resmi yang diterima Selasa (11/6).
Dalam rapat dengan Komisi III pada Senin kemarin (10/6), Rycko menjelaskan, penambahan anggaran untuk kesukesan penyelenggaraan agenda pemerintah baik kegiatan nasional dan internasional yang dilaksanakan.
"Persetujuan usulan tambahan anggaran akan meningkatkan dukungan anggaran bagi output prioritas nasional," ujar mantan Kapolda Sumut ini.
Selama ini, Jenderal Rycko menjelaskan, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi yakni terbatasnya anggaran dan sarana prasarana program deradikalisasi.
"Terbatasnya anggaran dan sarana prasarana pada program deradikalisasi termasuk pada belum ada shelter atau penampungan khusus bagi sasaran deradikalisasi yang dilengkapi dengan fasilitas dan sistem keamanan yang memadai serta modul yang tepat," kata Rycko.
Dalam rapat kerja ini, BNPT juga melaporkan temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2022 oleh BPK seluruhnya telah tuntas 100 persen ditindaklanjuti oleh BNPT pada 2 April 2024.
Selain itu, BNPT telah menggunakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk menunjang tugas BNPT.
Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tidak terjadinya serangan terorisme pada tahun 2023 (zero attack) dan peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index (GTI) yang mengalami perbaikan.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajukan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2025. 
BERITA TERKAIT: