“Pada prinsipnya, mungkin konsep ini bagus, karena menyediakan rumah murah dan jangka panjang, untuk pembiayaan perumahan rakyat tanpa harus menambah beban terhadap APBN,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi), Erik Hidayat, dalam diskusi virtual Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertema "Apakah Tapera Berhubungan dengan Kegagalan Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Perumahan?" Minggu malam (9/6).
Lanjut Erik, masalah Tapera ini muncul lantaran pemerintah seolah memaksakan kehendak agar rakyat memberi masukan dana untuk negara lewat Tapera. Pemaksaan ini terlihat dengan cara pemotongan gaji secara sepihak.
“Kita bicara mengenai permasalahannya, nah sayangnya memang, ketika ide ini tercetus, yang keluar di pemerintahan itu adalah dari sisi negatifnya. Di mana potongan gaji untuk Tapera menjadi sorotan yang paling tajam di masyarakat,” tuturnya.
Permasalahan itu kembali memanas di tengah publik, lantaran pemerintah tidak memberikan gambaran atau penjelasan secara komprehensif mengenai manfaat yang didapat rakyat ketika menabung di Tapera itu.
“Manfaat yang diterima oleh peserta Tapera tidak pernah terdeskripsikan secara rinci dan secara tajam, ini membuat program yang seharusnya dirancang baik, tidak tereksekusi dengan baik. Jadi startnya saja sudah gagal,” tutupnya.
BERITA TERKAIT: