Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tancap gas di gigi empat. Alhasil kenaikan penyaluran Tapera FLPP kuartal I/2025 terbesar sepanjang sejarah pembangunan perumahan di tanah air.
Penyaluran Tapera FLPP melesat cepat dengan kecepatan di atas 100 km per jam pada kuartal I/2025 yakni sebanyak 53874 rumah berhasil disalurkan.
Sementara pada kuartal I/2024 penyaluran Tapera FLPP hanya mencapai 5387 rumah. Dengan demikian maka kenaikan penyaluran rumah subsidi oleh Tapera FLPP naik 1173,92 persen. Wow!
Sejak dibentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan selanjutnya Menteri PKP dilantik, tampak perubahan pola penyaluran Tapera FLPP. Menteri PKP langsung melakukan berbagai gerakan di antaranya mengalokasikan secara langsung FLPP subsidi kepada yang berhak.
Tampak sekali pola semacam ini efektif menjangkau sasaran Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dibandingkan jika semua urusan MBR yang layak ditangani pengembang dan bank penyalur Tapera FLPP .
Menteri PKP langsung menyasar kelompok sasaran yang berhak seperti para guru, tenaga kesehatan, TNI, Polri, PNS, Pegawai BUMN, Buruh, pekerja Migran, wartawan dan pekerja medis dan kelompok non fix income seperti Perdagangan Kaki Lima (PKL), driver transportasi online, hingga asisten rumah tangga (ART) dan lain sebagainya. Pola segmentasi ini dilakukan dengan cara MoU dengan semua kementerian dan lembaga terkait, dengan organisasi profesi dan dengan organisasi massa lainnya.
Hasilnya luar biasa. Sejak 20 Oktober 2024 sampai dengan 16 Mei 2025 Tapera FLPP telah membangun 167.160 rumah subsidi. Sementara sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 16 Mei 2025 pembangunan rumah subsidi mencapai 125.875 rumah.
Kenaikan penyerapan Tapera tahun 2025 yang cukup fantastis dan belum pernah terjadi di masa masa sebelumnya. Hal ini adalah akibat adanya segmentasi yang diupayakan oleh Menteri PKP, yang membagi perumahan subsidi kepada segmen konsumen yang berhak atau layak menerima subsidi perumahan.
Selain itu Menteri PKP memberikan berbagai insentif seperti pembebasan PGB, PBHTB, dan berbagai pembebasan pajak dan pungutan rumah subsidi. Mudah mudahan ini menjadi contoh bagi sektor lain agar barang subsidi seperti rumah MBR jangan lagi dipajaki atau dipungut duit macam macam.
BERITA TERKAIT: