Kesaksian Sri Mulyani Dianggap Membohongi Publik

Menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, kesaksian Sri Mulyani dianggap tidak sesuai dengan fakta yang diketahuinya.

Anthony mengatakan, apa yang disampaikan Sri Mulyani seolah-olah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi faktanya banyak aturan dilanggar dalam penyaluran bansos.

"Yang kita lihat banyak sekali aturan dilanggar. Kesaksian Sri Mulyani terkesan ada yang ditutupi dan bahkan dengan sengaja menutupi," ujar Anthony dalam podcast bersama Bambang Widjojanto sebagaimana dikutip Jumat (19/4).

Ia mengurai beberapa hal pernyataan Sri Mulyani yang dianggap janggal. Contohnya Menkeu tidak memasukkan fakta kejadian setelah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 disahkan menjadi UU 19/2023 pada 16 Oktober 2023.

Menkeu justru hanya menjelaskan timeline penyusunan APBN 2024 melompat pada kejadian tanggal 28 November 2023 berupa penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Padahal di timeline awal November, Anthony menyebut ada fakta tak terpisahkan dari kejadian-kejadian sebelumnya.

"2 Desember 2023 ini yang menarik. Presiden Joko Widodo memutuskan meminta anggaran dari semua K/L diblokir sebesar 5 persen, atau kurang lebih Rp50,15 triliun. Ini yang disebut automatic adjustment," urai Anthony.

Automatic adjustment itu menjadi pertanyaan besar bagi Anthony karena pada 6 November 2023 terjadi rapat kabinet, yang di dalam rapat terbatas itu diputuskan bansos diperpanjang dari selesai November 2023 menjadi Desember 2023 hingga berlanjut Juni 2024.

Oleh sebab itu, Anthony meyakini anggaran bansos tidak masuk alokasi APBN 2024, mengingat pagunya hanya sampai November 2023.

"Ini yang tidak terungkap dari kesaksian Sri Mulyani. Seolah-olah bansos itu sudah dianggarkan, tapi sebetulnya tidak ada anggaran bansos seperti yang ditetapkan," pungkas Anthony.