Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pj Gubernur Sumsel Didesak Rekomendasikan Pencopotan Pj Bupati Muara Enim

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/agus-dwi-1'>AGUS DWI</a>
LAPORAN: AGUS DWI
  • Sabtu, 16 Maret 2024, 06:21 WIB
Pj Gubernur Sumsel Didesak Rekomendasikan Pencopotan Pj Bupati Muara Enim
SIRA dorong Pj Gubernur Sumsel rekomendasikan pencopotan Pj Bupati Muara Enim ke Kemendagri/Istimewa
rmol news logo Puluhan penggiat antikorupsi di Sumatera Selatan (Sumsel) mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, untuk segera merekomendasikan pencopotan Ahmad Rizali sebagai Pj Bupati Muara Enim kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mereka menilai Ahmad Rizali telah gagal dalam menjalankan tugasnya yang berimbas pada kinerja pemerintahan daerah.

Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi Iqbal mengatakan, ada beberapa poin yang menjadi catatan mereka terhadap kinerja Pj Bupati Muara Enim.

Salah satu indikator yang disoroti adalah tingginya tingkat inflasi yang mencapai 4,63 persen berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel per Februari 2024.

Tingkat inflasi ini menjadi yang tertinggi di Sumsel dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,98.

"Sehingga secara kualitas, Pj Bupati Muara Enim kami nilai kurang mampu meningkatkan kualitas pemerintahan di wilayah tersebut," kata Rahmat saat dibincangi Kantor Berita RMOLSumsel, usai menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (15/3).

Rahmat menuturkan, kegagalan menekan angka inflasi di kabupaten memberikan dampak langsung terhadap penekanan angka inflasi di tingkat Provinsi Sumsel.

"Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas, kami berharap kepada Pj Gubernur Sumsel untuk segera menindaklanjuti laporan ini, dengan merekomendasikan kepada Kemendagri untuk mencopot PJ Bupati Muara Enim dari jabatannya, dan segera mencari penggantinya yang lebih berkompeten dan paham tentang bagaimana cara menjalankan roda Pemerintahan yang baik," papar Rahmat.

Menurutnya, evaluasi kinerja Pj Kepala Daerah harusnya bisa dilakukan secara berkala dengan tolok ukur tertentu. Sehingga, apabila tidak tercapai maka bisa digantikan dengan orang yang lebih berkompeten.

"Apalagi mereka (Pj Kepala Daerah) ini sifatnya hanya sementara sehingga mudah untuk mengevaluasinya apabila target yang diemban tidak tercapai," tandasnya. rmol news logo article
EDITOR: AGUS DWI

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA