Selamat Idul Fitri
Selamat Idul Fitri Mobile
Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

PPP dan Perindo Berpeluang Koalisi ke Prabowo-Gibran

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>
LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Minggu, 25 Februari 2024, 08:34 WIB
PPP dan Perindo Berpeluang Koalisi ke Prabowo-Gibran
Ilustrasi/RMOL
rmol news logo Menjadi bagian dari kabinet Presiden Joko Widodo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Perindo diyakini bakal gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, berpendapat, selama ini PPP dan Perindo sudah menjadi bagian dari kabinet Jokowi. Sehingga, sulit bagi keduanya untuk berubah haluan menjadi oposisi.

"PPP dan Perindo merupakan Parpol yang berpeluang gabung Koalisi Indonesia Maju," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/2).

Mengingat, sambung dia, ada anggota kabinet Jokowi berasal dari PPP dan Perindo, hingga saat ini, yakni Sandiaga Uno, dan putri sulung Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, keduanya menjabat sebagai menteri dan wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Keberadaan Sandi dan Angela di kabinet tentu berdampak langsung terhadap popularitas keduanya, karena sering menjadi bahan pemberitaan terkait kinerjanya. Secara langsung itu berkontribusi membentuk sentimen positif terhadap PPP dan Perindo," katanya.

Secara teknis, kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia itu, pilihan menjadi oposisi tidak mudah. Jika PPP dan Perindo memilih oposisi bersama PDIP, maka ketiganya harus siap menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengontrol pemerintahan.

Oposisi, tambah Wildan, punya tugas berat, yakni mengkritisi kebijakan pemerintah terpilih. Kritik yang disampaikan juga harus dikemas secara konstruktif.

Sistem demokrasi memang membutuhkan oposisi. Sementara untuk menjadi oposisi ada risiko berat yang harus ditanggung. Yakni citra tidak populer dan kerap dibingkai sebagai tukang kritik.

Padahal, sambungnya, bila ditelaah lebih jauh, kritik dalam sistem demokrasi memang diberi ruang, dan bisa berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan pemerintah.rmol news logo article
EDITOR: ACHMAD RIZAL

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA