Ganjar juga menyoroti sejumlah pelanggaran yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta suara masyarakat sipil yang semakin tidak didengarkan.
“Nah, kalau MK-nya kena problem etika, KPU-nya kena problem. Etika apa yang mau dibicarakan dalam demokrasi kita, sebagai negara demokrasi yang cukup besar?” kata Ganjar dalam keterangannya, Jumat (9/2).
“Dan, kemudian ya peringatan kemarin. Satu, dua dan tiga enggak didengarkan. Kampus bicara, tokoh agama bicara. Semuanya bicara,” sambung Ganjar.
“Maka, ini sebenarnya gejala yang nampak bahwa demokrasi tidak baik-baik saja. Bagi yang merasa punya nilai dan melihat ini sedang berjalan di jalan atau rel yang keliru,” tegasnya.
Ganjar menyebut dalam sebuah negara demokrasi, kritik merupakan hal yang biasa dan sebagai kontrol. Seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan justru dianggap politis.
“Dia berbicara, mengingatkan. Dan, peringatan ini, mestinya didengarkan atau kita sedang mempertaruhkan demokrasi kita,” jelasnya.
Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung soal kepemimpinan yang konsisten. Dia merujuk pada salah satu filosofi Jawa, bahwa setiap orang seharusnya berbuat sesuai perkataan dan pikirannya.
“Agar minimal diri kita sendiri ingat, pikiran, perkataan dan perbuatan kita sama. Kalau bahasa orang tua kampung kami, ya jangan sore esok dele, sore tempe malamnya apa Pak? Tempe bosok. Jangan sampai begitu,” pungkas Ganjar.
BERITA TERKAIT: