Kondisi itu pula yang mendasari sejumlah tokoh nasional dan aktivis hadir dalam acara Refleksi Akhir Tahun dan Mimbar Bebas yang digelar Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta.
"Kita harus meyakinkan rakyat bahwa kita ini berada di gerbang bencana. Mari kita pastikan kegagalan dan kebobrokan pemerintahan Jokowi itu tidak boleh diwariskan," kata ekonom senior Faisal Basri dalam siaran persnya, Jumat (29/12).
Hal senada disampaikan aktivis INVID, Iwan Misthohizzaman menilai gerakan
civil society perlu dikonsolidasikan kembali untuk mengawal demokrasi agar krisis tidak berkelanjutan.
Gerakan
civil society harus ada untuk menjadi penyeimbang kekuasaan. Jika tidak ada
civil society, maka demokrasi akan mati.
"Kita harus mengambil sikap untuk menolak kemunduran negeri ini," tegasnya.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti masa depan supremasi hukum di Indonesia. Menurutnya, penguasa yang abai akan etika akan membuat kesalahan besar dalam penegakan hukum.
"Jika hukumnya tidak adil, apakah masih bisa disebut ada supremasi hukum?" tegas Bivitri.
BERITA TERKAIT: