Dia mengatakan, pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya merupakan satu hal yang urgen, karena Jakarta akan ditransformasikan dari daerah khusus ibu kota menjadi kota bisnis.
"Kenapa dipimpin wapres? Karena ini melibatkan empat kementerian koordinator. Kalau hanya dua kementerian saja pasti akan terkunci," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/12).
Tito menyebutkan, daerah yang masuk dalam kawasan aglomerasi Jakarta adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.
"Dan saya tegaskan, Dewan Aglomerasi bukan eksekutor. Dia hanya sinkronisasi, perencanaan, dan evaluasi. Eksekutornya adalah pemerintah daerah masing-masing," urainya.
Dengan kehadiran Dewan Aglomerasi, Tito optimis Jakarta dapat menjadi kota ekonomi global, seperti New York di Amerika Serikat atau Sydney di Australia.
Sehingga, nilai lebih dari Jakarta tidak akan hilang, walaupun sentra politiknya telah hijrah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Jadi wewenang khusus yang diberikan Jakarta dalam draf RUU DKJ yang diajukan pemerintah adalah untuk mendukung Jakarta menjadi postur kota global, pusat ekonomi dan jasa keuangan," demikian Tito.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Rencana penunjukkan wakil presiden (wapres) sebagai pimpinan Dewan Aglomerasi Jakarta, diungkapkan pertimbangan-pertimbangan mendasarnya oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian. 
BERITA TERKAIT: