Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza mengatakan, tingkat keterpilihan Ganjar semakin menurun akhir-akhir ini, sesuai catatan beberapa lembaga survei. Khususnya pascamemberi rapor merah penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi.
"Jika blunder ini diteruskan, diyakini Ganjar akan terus mendapatkan sentimen negatif publik, berupa penurunan elektabilitasnya. Dan bahkan potensi tak lolos putaran pertama Pilpres 2024," ujar Efriza kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/11).
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu menilai, kritik Ganjar atas penegakan hukum pemerintahan Jokowi dititikberatkan kepada permasalahan di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Inilah penilaian blunder dari penegakan hukum, apalagi jika hanya mengoreksi putusan MK, sementara Jokowi adalah produk PDIP, dan Mahfud adalah Menko Polhukam yang diendorse Jokowi untuk Ganjar," tuturnya.
Maka dari itu, Efriza memandang kritik Ganjar semata-mata karena kecewa MK bisa disetir untuk memuluskan langkah putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.
"Jika semangatnya mengoreksi pemerintah atas putusan MK karena memuluskan Gibran, kenapa Mahfud yang jadi cawapresnya (Ganjar) tak berani untuk memilih mundur saat awal tragedi ini," sindirnya.
"Tapi, komentar Mahfud pascaputusan MK justru menegaskan bahwa kepesertaan Gibran Rakabuming sebagai cawapres sudah sah secara hukum," demikian Efriza.
BERITA TERKAIT: