Menjawab pertanyaan Prof. Didin Damanhuri, Ganjar mengatakan, tidak ada niat dari pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"(Pembangunan) maritim 10 tahun enggak berubah. Ya (pemerintah) enggak niat pak. Mau pakai alasan apalagi, (orientasinya) masih
landbase,
continental base," ujar Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertema "Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusi, dan Unggul", di Gedung Bank Mega, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).
Menanggapi itu, Ketua Umum Angkatan Muda Prabowo (Ampera) Makbul Ramadhani menuding Ganjar tak melihat realitas yang terjadi.
“Seharusnya melihat dengan kenyataan, realitas yang ada. Pak Ganjar tidak layak menyampaikan hal ini, sektor maritim 10 tahun tak berubah,” kata Makbul dalam keterangannya kepada media, Kamis (9/11)
“Mungkin Pak Ganjar belum turun ke bawah untuk melihat kondisi maritim sampai ke pelosok negeri ini,” tambahnya.
Sambung Makbul, Presiden Jokowi sudah meletakkan program kebijakan strategisnya untuk kemajuan maritim, karena Indonesia memang negara kepulauan nomor dua terbesar di dunia.
“Misalnya, ada program tol laut, bertujuan untuk membangun konektivitas antar pulau di Indonesia dengan biaya yang murah karena disubsidi oleh negara untuk menekan dan menurunkan disparitas harga antar pulau di Indonesia,” jelas pendiri Marin Nusantara tersebut.
Lanjut dia, tol laut menjangkau sampai di daerah tertinggal, terpencil, terdepan dan perbatasan (T3P).
“Program tol laut pemerintah membangun kapal yang dimiliki oleh negara dan dioperasikan oleh perusahaan BUMN dan perusahaan swasta nasional. Bahkan untuk mendukung konektivitas transportasi laut, Presiden Jokowi juga membangun pelabuhan-pelabuhan sampai di daerah T3P,” beber lulusan Prodi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan (Unhan) tersebut.
Makbul menegaskan masyarakat di daerah T3P menginginkan program tol laut terus berlanjut, karena bermanfaat dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Dalam sektor perikanan juga dimasifkan oleh Presiden Jokowi dengan memberikan bantuan kapal kepada kelompok nelayan untuk meningkatkan produksi perikanan nasional. Seperti diketahui, untuk tahun 2022 produksi perikanan telah mencapai 24,85 juta ton, angka ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya lagi.
Bahkan, sambungnya, kapal ikan asing pun yang masuk dalam wilayah Indonesia ditenggelamkan oleh pemerintah untuk menjaga kedaulatan laut di Indonesia.
“Tidak layak jika Pak Ganjar menyoroti masalah maritim. Harusnya beliau mengapresiasi hasil kerja Presiden Jokowi di sektor kemaritiman. Sebab boleh dikatakan baru Presiden Jokowi pasca Presiden Bung Karno yang memiliki fokus strategis membangun kemaritiman Indonesia,” tegas Makbul.
Terkait sumber daya manusia (SDM) maritim, dia melihat sudah cukup mumpuni. Ketika pemerintah sudah mendesain rencana dan implementasi kebijakan maritim pasti melibatkan dan bersinergi dengan SDM maritim.
“Yang perlu diperhatikan adalah dalam momentum Pilpres 2024 nanti kita berharap ada calon presiden yang berkomitmen melanjutkan program-program yang sudah dijalankan Presiden Jokowi. Sedangkan, Pak Prabowo Subianto sudah berkomitmen melanjutkan program-program Presiden Jokowi,” pungkasnya.
Bakal Capres PDIP, Ganjar Pranowo mengkritik pembangunan maritim di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014. Pasalnya, poros maritim dunia menjadi visi besar Jokowi pada Pilpres 2014, namun kini setelah berjalan 9 tahun tak ada perkembangan yang signifikan di sektor itu. 
BERITA TERKAIT: