Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud telah mencederai rasa keadilan.
"Tetapi respons yang ada di masyarakat sangat menguatkan kami bahwa demokrasi yang disampaikan untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera parpol yang ada di KPU telah ditetapkan bersama peserta pemilu dengan kemudian juga baliho termasuk Pak Ganjar-Prof Mahfud, itu turun dan mencederai rasa keadilan," kata Hasto di Gedung HighEnd, Kebon Sirih, Rabu (1/11).
Hasto mengatakan adanya respon masyarakat terkait penurunan baliho capres cawapres dan juga bendera partai di Bali, mempertontonkan adanya penyelewengan kekuasaan.
"Tapi respon dari masyarakat luas semakin menguatkan dan menguatkan kami bahwa
abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik," ujarnya.
Hasto lantas menyinggung soal pertemuan Jokowi yang mengumpulkan para penjabat kepala daerah.
"Sebelumnya, Bapak Presiden mengumpulkan para PJ ya, dan kemudian memberikan berbagai arahan, bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya," jelasnya.
"Tapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, karena terjadinya politik diskriminasi apa yang terjadi dengan kehadiran dengan Bapak Presiden di Sumbar dengan yang terjadi di Bali ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," tutup Hasto.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: