Dorong Kesetaraan, Menko Airlangga: Perempuan Bukan Penonton di Negara Sendiri

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional I Perempuan Indonesia Maju (PIM) di Jakarta, Selasa (17/10).

"Kaum perempuan bukan penonton di negara sendiri. Pemerintah akan terus mendorong perempuan menjadi aktor penting dalam pemberdayaan ekonomi, penanganan pangan, dan aktor penting dalam inklusi keuangan,” tegas Menko Airlangga.

Pemerintah telah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang salah satu kelompok sasarannya perempuan. Dengan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, akses keuangan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan dari 67,8 persen pada 2016 saat SNKI diluncurkan, menjadi 85,1 persen pada tahun 2022. 

Namun Airlangga menyebut, tingginya tingkat inklusi keuangan di Indonesia belum diikuti literasi masyarakat, di mana saat ini baru mencapai 49,68 persen. Hal ini menandakan penggunaan produk serta layanan keuangan tidak diikuti dengan pemahaman memadai.

Kesenjangan atau gap antara inklusi dan literasi memiliki potensi risiko serius bagi masyarakat, terutama terkait ancaman terjebak pada kasus penipuan, investasi bodong, ataupun pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Jangan banyak tergiur. Lebih baik mendorong yang disediakan pemerintah, yaitu Kredit Usaha Rakyat,” ujar Menko Airlangga.
 
Selain itu, SNKI memiliki tujuan agar perempuan Indonesia memiliki kesetaraan akses kepada produk dan layanan keuangan formal yang aman dan terjangkau.

Hal itu sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) yang kelima, yakni kesetaraan gender. Pemerintah, kata Airlangga, berkomitmen menghadirkan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan.

“Perempuan Indonesia Maju harus menjadi akselerator, fasilitator, dan agregator daripada Kredit Usaha Rakyat," tutup Airlangga.