Anies Hanya 5 Persen di Sumut, Asyari Usman: Survei LSI Denny JA Pembohongan Publik

Menurut wartawan senior, Asyari Usman, sangat pantas apabila Partai Nasdem Sumut memprotes dan menggugat LSI Denny JA yang "memberikan" 5 persen terhadap Anies. Sedangkan dua Bacapres lainnya, Prabowo Subianto meraih 65 persen, dan Ganjar Pranowo 30 persen.

"Memang keterlaluan tipuan LSI. Pantas digugat. Bahkan hanya menipu, melainkan sekaligus menghina nalar sehat publik. Kalau ada yang mengatakan 'kurang ajar', masih cukup sopan," kata Asyari dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (12/10).

Asyari menilai, tidak masuk akal Anies hanya meraih 5 persen di Sumut. Kecuali, kata Asyari, LSI di Sumut hanya menanyai responden yang merupakan pendukung atau relawan Prabowo dan Ganjar saja.

Karena, jika responden ditemui secara random atau acak, tidak mungkin Anies hanya memperoleh angka 5 persen. Bahkan di Nusa Tenggara Timur (NTT) sekalipun tidak mungkin.

"Jadi, hasil survei LSI DJA untuk wilayah Sumut itu sangat wajar dicurigai. Bohong yang sangat keterlaluan. Hanya ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, responden sudah direkayasa sehingga Prabowo dapat 65 persen dan Anies dipojokkan ke angka 5 persen. Kedua, LSI sama sekali tidak pakai responden. Mereka mengarang bebas," papar Asyari.

Padahal, lanjut Asyari, sekitar empat bulan lalu, survei yang sama menempatkan Anies di angka 28 persen. Sehingga, menurut Asyari, sangat tidak mungkin penurunannya sangat drastis.

Untuk itu, perlu dipertanyakan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Asyari curiga, LSI didesak untuk menuliskan angka-angka di atas untuk tujuan psikologis.

"Kelihatannya mereka harus membesarkan lawan-lawan Anies di Sumut. Sebab, Sumut adalah provinsi terbesar di Sumatera. Kalau survei ditampilkan dengan jujur, dipastikan akan melemahkan semangat loyalis Prabowo dan Ganjar se-Sumatera," tutur Asyari.

Hasil survei tersebut, kata Asyari, membuat publik semakin yakin bahwa sebagian besar lembaga survei tidak bisa dipercaya. Salah satunya LSI Denny JA.

"Mereka pantas diduga memainkan survei-survei karena dibayar. Mereka tidak bekerja untuk memperkuat demokrasi. Tak heran kalau lembaga survei seperti LSI DJA tega melakukan pembohongan publik," pungkas Asyari.