Pemerintah Pusat Diminta Tak Sandera Aceh Melalui Beban Anggaran PON 2024

"Memang penetapan Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah PON 2024 melalui proses bidding. Namun pemerintah pusat mestinya memberi dukungan anggaran secara lebih maksimal. Karena ini Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pertimbangan kemampuan anggaran daerah," kata Haji Uma dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (28/9).

Pernyataan tersebut dilontarkan Haji Uma menyikapi kabar penggunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk penyelenggaraan PON 2024, sebesar Rp 1,2 triliun.

"Kondisi anggaran Aceh sangat berat untuk menanggung beban kekurangan anggaran PON sebesar Rp 1,2 triliun, karena persentase DOKA hanya tinggal 1 persen," terangnya.

Menurut Haji Uma, membebankan dana DOKA untuk PON akan menimbulkan masalah lain, yakni ketimpangan proses pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Belum lagi, ada informasi, Aceh juga masih punya utang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun 2023 kurang lebih Rp700 miliar.

“Jika kekurangan biaya PON berkisar (Rp) 350 miliar hingga (Rp) 500 miliar, Aceh masih mungkin. Namun jika Aceh harus menanggung (Rp) 1,2 triliun, Aceh tidak mampu. Memakai dana DOKA untuk PON juga akan memunculkan masalah lain yaitu, ketimpangan pembangunan dan itu merugikan Aceh," ujar Haji Uma mengingatkan.

“Kita akan menyurati kementerian terkait menyangkut hal ini. Apalagi kita mendengar ada janji pemerintah pusat untuk membantu mengusahakan kekurangan anggaran (Rp) 1,2 triliun bagi Aceh melalui alokasi APBN, APBA, dan sumber lainnya. Namun hal ini belum ada perkembangan realisasinya," pungkas Haji Uma.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh membantah bahwa anggaran Rp1,2 triliun dari APBA digunakan untuk biaya pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Anggaran itu disebut dana sharing antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

"Dari (Rp) 1,2 triliun itu nanti ada sharingnya, APBA berapa dan pemerintah pusat berapa. Tapi kan asumsi orang bahwa seakan-akan itu penggunaan APBA untuk PON, sebenarnya enggak," kata Jurubicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (27/9).

Karena ini event nasional dan Aceh menjadi tuan rumah, Muhammad MTA menjelaskan, tidak mungkin tak ada dana sharing dan hal itu normatif di setiap event-event pasti ada.

"Tapi untuk pembangunan venue dan sebagainya itu sudah ditanggung oleh pusat. Misalnya, rehab berat Stadion Harapan Bangsa," sebutnya.

Menurut dia, anggaran Rp 1,2 triliun merupakan hitungan kasar dan itu adalah asumsi dana yang tidak cukup untuk pelaksanaan PON. Di mana ada pembelian alat, konsumsi, serta transportasi.

MTA menyebut, bahwa dana sebesar Rp 1,2 triliun itu sedang dihitung oleh PB PON untuk pelaksanaan. Selain itu, setiap kontingen dari provinsi akan menanggung biaya kontribusi.