Bandingkan Harga Beras dengan Negara Tetangga, Politikus Gerindra Soroti Pengelolaan Pangan Nasional

Dia mengungkapkan bahwa harga beras di ketiga negara itu jauh lebih murah ketimbang di Indonesia, padahal luasan lahannya lebih luas.

"Saya baru berkunjung ke Malaysia, cek harga beras di pedalaman wilayah Penang pinggiran perbatasan Malaysia yaitu sebesar 2,6 ringgit atau sekitar Rp9.100 per kilogram untuk beras lokal produk Malaysia. Harga beras ini merupakan beras kualitas premium dan harga tersebut relatif sama di seluruh wilayah negara Malaysia,” ucap BHS akrab disapa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/9).

“Padahal Malaysia hanya mempunyai lahan produktif untuk pertanian padi sebesar 648 ribu hektare atau hanya sekitar 0,9 persen dari lahan produktif di Indonesia yang seluas sekitar 70 juta hektar dan penduduk Malaysia jumlahnya sekitar 33 juta jiwa atau sekitar 12 persen dari total penduduk di Indonesia," jelasnya menambahkan.

Malaysia saat ini, sambung BHS, pun masih mengimpor beras dari India, Pakistan, Vietnam dan Thailand sampai dengan September 2023 dan target tahun ini impor 1,2 juta ton. Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan Indonesia.

“Kenapa negara Malaysia bisa menjamin kecukupan beras kepada rakyatnya? Dan menjamin harga beras premium sebesar Rp9.000 berlaku di seluruh wilayah Malaysia sedangkan Indonesia kesulitan, padahal Indonesia memiliki lahan produktif pertanian terluas di Asia, kenapa tidak bisa?” tegasnya.

“Inilah yang perlu dikaji dan dianalisa secara maksimal oleh Kementerian Pertanian bersama Kementerian Perdagangan dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pangan,” tegas BHS lagi.

"Sedangkan, saat saya hadir di Vietnam yang merupakan penghasil beras terbesar urutan ke-5 di dunia sebesar 27,1 juta ton setelah Indonesia sebesar 34,4 juta ton, kenapa harga beras di Vietnam jauh lebih murah dari Indonesia yaitu sebesar 11.250 Dong atau sekitar Rp7.000 rupiah per kilogram,” ungkap dia.

Padahal, lanjut BHS, lahan pertanian di Vietnam dari 33 juta hektare lahan produktif hanya 3,8 juta hektare yang dipergunakan secara hukum untuk pertanian beras saja.

Anggota Komisi V DPR periode 2014-2019 ini menyebut Vietnam mempunyai penduduk 97,33 juta jiwa, tetapi negara bisa menjamin kecukupan kebutuhan berasnya.

“Vietnam bisa swasembada beras bahkan sekaligus masih meningkatkan ekspor berasnya ke negara lain, dan bahkan di tahun 2023 sudah meningkatkan produksi berasnya 10 persen dari tahun 2022 atau saat ini ekspornya sebesar 7,8 juta sampai dengan Agustus 2023,” bebernya.

“Jadi tidak benar ada berita kiamat beras bagi Vietnam termasuk berita Vietnam menyetop atau melarang ekspor beras. Sudahlah bicara yang realistis berdasarkan data yang ada saja,” seloroh BHS.

Demikian juga negara Thailand, kata Anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI ini, sebagai pengekspor beras terbesar ke-2 dunia tetap melakukan kebijakan ekspor beras dan bahkan malah meningkatkan dari 7,71 juta ton tahun lalu menjadi 8,5 juta ton tahun ini sampai dengan bulan Agustus 2023.

Sedangkan lahan pertanian yang dikhususkan untuk padi di Thailand hanya sebesar 50 persen dari total 9,2 juta hektare lahan produktif. Menurut dia lahan tersebut jauh lebih kecil dari luasan lahan pertanian yang ada di Indonesia.

"Tetapi kenapa Thailand bisa mewujudkan swasembada pangan dan bahkan masih bisa mengekspor beras padahal di negara tersebut termasuk Vietnam juga sangat dipengaruhi oleh musim kemarau dan hujan seperti yang ada di Indonesia,” ujarnya dengan geram.

Sudah seharusnya, kata Bapak Petani Sidoarjo ini, pemerintah segera melakukan kajian sekaligus analisa tata kelola pangan di Indonesia agar hasil pertanian, khususnya beras bisa diproduksi maksimal.

“Sehingga beras dapat diperoleh masyarakat dengan mudah, harga murah dan kualitas yang baik sebagai makanan pokok bangsa Indonesia sekaligus beras dapat menunjang pertumbuhan lantai ekonomi di berbagai usaha makanan termasuk UMKM di Indonesia,” tutupnya.